UNPI-CIANJUR.AC.ID - Pengamat kebijakan publilk dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Budi Suryadi, menyebut new normal merupakan kebijakan positif. Khususnya secara masif menekan penyebaran penyebaran korona (covid-19).
"New normal jangan diartikan kebebasan, hingga kita semua lengah dan tak peduli. Pemerintah tak boleh kendor mengingatkan masyarakat jika protokol kesehatan wajib dijalankan oleh setiap orang," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Rabu, 11 Juni 2020.
Menurut Budi, kebijakan ini harus disikapi serius dalam implementasinya di lapangan. Jangan sampai pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat menjadi bumerang.
"Yang mengakibatkan terjadinya gelombang kedua lonjakan kasus covid-19 yang justru semakin besar," kata Budi.
Menurut dia, saat ini ada perbedaan konsep soal new normal. Sebab pemerintah daerah masih menerapkan kebijakan pusat itu dalam tataran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Daerah, tanpa sadar menerapkan new normal dalam kerangka PSBB. Padahal, kebijakan pembatasan itu kurang begitu diterima masyarakat luas, tambahnya, dilansir Medcom.id.
"Sehingga new normal merupakan upaya yang lebih fleksibel dan harusnya dapat secara masif dilaksanakan," kata dia.
Menyiapkan sarjana di bidang manajemen yang mampu mengelola perusahaan dalam proses pemasaran, sumber daya manusia serta mampu menyelesaikan masalah perusahaan.
Menyiapkan sarjana dalam bidang teknik yang mampu menguasai dan menyelesaikan masalah dengan komputer dan berperan sebagai pembuat perangkat lunak komputer
Menyiapkan sarjana yang mampu mencari, mengolah, menulis dan menyampaikan berita secara efektif melalui media massa yang sesuai dengan kode etik jurnalistik
Menyiapkan Sarjana dalam bidang Sastra Inggris yang mampu mengembangkan lembaga kerja yang menggunakan komunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Inggris
