Mendagri: Perpustakaan Adalah Motor Ilmu
unpi/medcom.id • Kamis, 27 Februari 2020 11:24 Wib
Sumber Foto : prmceam.ac.in
UNPI-CIANJUR.AC.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan perpustakaan merupakan motor segala ilmu. Hal itu tak lepas dari peran perpustakaan yang semakin vital untuk menjadi pusat informasi dan data.
"Kita lihat betapa pentingnya fungsi dari perpustakaan, karena perpustakaan motor semua ilmu-ilmu itu, semua data informasi dikemas menjadi ilmu, menjadi bidang-bidang ilmu, kemudian bidang ilmu ini semua dikumpulkan. Termasuk semua literatur dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan perpustakaan," terang Tito ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perpustakaan 2020, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Perpustakaan, keberadaannya sebagai sebuah lembaga maupun tempat untuk memperoleh akses literatur bacaan sangat dibutuhkan sampai ke pelosok desa. Terlebih untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang berdaya saing, kata Tito, dilansir Medcom.id.
Untuk itu, peran vital perpustakaan mesti ditunjang dengan adanya akses bahan bacaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu menyadari secara mandiri betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan.
"Masyarakat kita kekurangan akses, minatnya tinggi (tapi) aksesnya kurang, maka solusinya adalah kita harus menyosialisasikan dulu betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya buku, betapa pentingnya perpustakaan,"” terangnya.
Tentu akses ini, tidak bisa mengandalkan pemerintah. Tapi juga menggandeng harus masyarakat sipil.
"Kemudian memperluas akses dengan cara membangun perpustakaan, bisa dengan cara melalui jalur power, kedua adalah dengan cara swadaya. Saya paham banyak LSM, NGO, dan juga inisiatif masyarakat sendiri untuk membangun perpustakaan di daerahnya karena kesadaran mereka sendiri," tambah Tito.
Beriringan dengan memperluas akses regulasi juga suatu yang juga dibutuhkan. Agar daerah membangun kelembagaan perpustakaan, termasuk dinas perpustakaan di daerah kian solid, pasalnya pemerintah daerah mempunyai power yang besar untuk membuat regulasi dan mempunyai sumber dana yang besar.
"Dari data yang ada saya kira belum semua daerah memiliki dinas perpustakaan, yang kita harus dorong adalah regulasi, organisasi kelembagaan, anggaran, dan personel. Keempat poin ini yang penting," ujarnya.
Regulasi di sini, kata Tito, artinya harus ada aturan yang mengatur tentang jaringan lembaga perpustakaan sampai ke daerah-daerah. "UU Perpusnas sudah ada tetapi mungkin sosialisasinya belum keluar, tidak dibaca, kemudian aturan-aturan untuk membangun tetapi belum tersosialisasi dengan baik," ujar Tito.
