Perguruan Tinggi Harus Inovatif dan Lincah Sesuaikan Kebutuhan Dunia Kerja
unpi/infopublik • Senin, 27 Januari 2020 09:00 Wib
Sumber Foto : kings.uwo.ca
UNPI-CIANJUR.AC.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meyakini, bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia. Menurutnya, setelah meraih gelar sarjana, para lulusan S-1 akan langsung menghadapi tantangan di dunia kerja.
"Maka inilah saatnya kita tingkatkan kualitas lulusan S-1 kita," ajak Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, seperti dikutif dalam rilis Kemendikbud Jakarta, Sabtu (25/1).
Mendikbud saat menjelaskan tentang kebijakan "Merdeka Belajar:Kampus Merdeka" di Auditorium Dikti, Gedung D Lantai 2, Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1) mengatakan, sebagai ujung tombak penyiapan SDM, sudah semestinya perguruan tinggi terus bergerak dan berbenah dalam memperkuat bekal para sarjana di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman.
"Perguruan tinggi harus lebih cepat berinovasi dibandingkan jalur pendidikan lainnya karena harus adaptif dan berubah dengan lincah menyesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja," tutur Nadiem, dilansir Infopublik.
Disebutkan, inovasi dalam pembelajaran dan pengabdian masyarakat adalah tujuan utama pendidikan tinggi. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. "Solusinya adalah kita dukung kolaborasi antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus untuk menciptakan prodi-prodi baru. Melalui kebijakan ini, perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B dapat mengajukan prodi baru jika ada kerja sama dengan organisasi dan/atau QS top 100 World Universities," kata Mendikbud.
"Artinya untuk perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B tidak perlu lagi melalui perizinan prodi di kementerian, asal mereka bisa membuktikan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba seperti PBB, Bank Dunia, USAID, BUMN, BUMD, top 100 World Universities berdasarkan QS ranking," tambah Nadiem.
Sebagai catatan, prodi baru yang diusulkan tersebut bukan di bidang kesehatan, dalam hal ini pendidikan kedokteran, farmasi, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan jurusan-jurusan kesehatan lainnya.
Ditambahkan Mendikbud, kebijakan pemberian otonomi untuk membuka prodi baru ini sebagai upaya untuk menyediakan kurikulum yang lebih prioritas untuk dikuasai oleh mahasiswa Indonesia. "Kita dorong upaya link and match antara bekal keilmuan mahasiswa dengan kebutuhan industri sehingga lebih bisa bersaing di panggung dunia," ucapnya.
Menyambut arahan Mendikbud, Rektor Universitas Halu Oleo, Muhammad Zamrun, optimistis pihaknya dapat menjalankan kebijakan tersebut. Dengan kebijakan baru Kampus Merdeka ini, maka perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk bekerjasama dengan NGO (Non Government Organization) dan perusahaan.
"Dalam waktu dekat kami akan menyusun program kerja. Melalui kerja sama dengan pihak ketiga, universitas lebih mudah membuka prodi baru," tutur Zamrun.
Senada dengan itu, Dekan Seni Rupa Intitut Kesenian Jakarta (IKJ), Indah Tjahtjawulan menyatakan antusiasmenya. Kampusnya akan lebih mudah membuka prodi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"Selama ini pembukaan prodi baru memakan waktu dalam aspek administratif seperti pengumpulan dokumen, padahal pembukaan prodi baru di universitas kami sifatnya juga mendesak menyesuaikan dengan kebutuhan industri," ungkap Indah.
Indah mengakui adanya tantangan yang cukup besar dalam menjalin kemitraan tersebut. "Membuat kesepakatan yang tepat dan cocok dalam jangka panjang dengan pihak ketiga adalah tugas yang harus segera diselesaikan," kata Indah.
