Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pakar Siber Ungkap Potensi Data Penduduk Bocor dari Dukcapil

unpi/cnnindonesia • Jumat, 20 Desember 2019 09:07 Wib

Sumber Foto : getty images/stockphoto

UNPI-CIANJUR.AC.ID - Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menegaskan kerjasama antara lembaga dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) semakin meningkatkan potensi serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data kependudukan.

Belum lagi mengingat Indonesia belum memiliki aturan Perlindungan Data Pribadi. ICSF mengambil contoh kebocoran data pengguna Facebook akibat kerja sama dengan Cambridge Analytica.

ICSF mengatakan saat ini Dukcapil telah bekerja sama dengan 1.350 lembaga dengan tujuan proses verifikasi e-KYC (Electronic Know Your Customer), termasuk di dalamnya verifikasi data NIK, e-KTP, dan foto wajah.

"ICSF sebut ada kasus Facebook, raksasa dan perintis teknologi. Ketika dia buat perjanjian dengan Cambridge Analytica, data mereka bocor. Di industri keuangan ada Equifax," ujar Ketua ICSF Ardi Sutedja, dilansir CNNIndonesia.

Ardi mengatakan kerja sama harus yang melibatkan data pribadi dalam KTP harus disikapi dengan kehati-hatian karena berdampak ke masyarakat luas. Belum lagi mengingat data-data tersebut juga memiliki nilai ekonomis.

"Data yang dicuri ini bernilai ekonomi. Jadi bisa diperjualbelikan," katanya.

Ardi mengatakan memang secara fisik memang data-data tersebut terlihat aman, tapi sesungguhnya data tersebut bisa disalin. Maka dibutuhkan aturan PDP yang mengatur kewajiban pengendali dan pengolah data.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lintang Setianti menjelaskan masyarakat sebagai pemilik data atau subjek data harus memiliki kekuatan dan mengetahui proses pengolahan maupun pengendalian data.