UNPI-CIANJUR.AC.ID - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo mempromosikan capaian pembangunan sektor digital Indonesia. Dirjen IKP menyebut, sumberdaya manusia menjadi faktor kunci pendorong pembangunan sektor digital.

Menurut Dirjen Widodo Muktiyo, karakteristik umum dan digital masyarakat Indonesia yang menyimpan potensi yang besar. "Kementerian Kominfo melihat hal ini sebagai peluang dan menambah perannya dari sekadar regulator menjadi fasilitator sekaligus akselerator pembangunan sektor TIK," ungkapnya dalam 2019 Global ICT Leadership Forum di Seoul, Korea Selatan, Senin (11/10/2019).

Lebih lanjut, Dirjen IKP menyatakan kebijakan informasi dan komunikasi digital di Indonesia diarahkan pemerintah untuk lima sasaran. "Pertama mendukung transparansi dan demokratisasi, penyederhanaan dan digitalisasi perizinan, pengembangan UMKM Online, Gerakan Nasional 1.000 Start-up Digital; dan Beasiswa Digital Talent," paparnya mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam forum yang diikuti perwakilan dari negara Costa Rica, Dominica, Kyrgyzstan, Laos, Paraguay, Rwanda, Senegal, dan Korea Selatan.

Mengenai faktor pendorong pembangunan sektor digital Indonesia, Dirjen Widodo Muktiyo menyebut sumberdaya manusia menjadi kunci, selain pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekosistem digital.

"Keterbukaan informasi, komunikasi digital, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan ekosistem dan SDM digital menjadi faktor-faktor pendorong terciptanya data-driven society dan data-driven economy Indonesia," papar Widodo, dilansir laman resmi Kemkominfo.

Forum bertema 'Going Beyond Digital Transformation to Digital Leadership' itu menjadi ajang diskusi sekaligus berbagi pengalaman, tantangan, dan capaian isu-isu pembangunan sektor digital, ekonomi data, komunikasi siber, dan teknologi 5G.

Acara yang digelar Kementerian Sains dan Teknologi Informasi (MSIT) dan Badan Masyarakat Informasi Nasional (NIA) Korea Selatan berlangsung dari tanggal 11 s.d. 12 November 2019. Dirjen IKP sebagai Ketua Delegasi RI didampingi oleh Kasi Penyusunan Program dan Pemantauan Hukum dan HAM Ditjen IKP, Filmon Leonard Warouw dan Fungsional Umum Ditjen SDPPI, Kamal Dwi Jatmoko.