Kemenristekdikti akan Kirim Dosen Vokasi ke Luar Negeri
unpi/jpp • Kamis, 18 Juli 2019 09:06 Wib
Sumber Foto : medium.com
UNPI-CIANJUR.AC.ID - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengatakan pemerintah akan mengirim dosen-dosen yang mengajar di perguruan tinggi vokasional ke luar negeri.
"Fokus pendidikan vokasi pada 2019-2024 mendatang pada peningkatan kapasitas dosen dan juga laboratorium. Kami akan mengirim dosen-dosen vokasi untuk belajar ke luar negeri terutama di negara-negara yang pendidikan vokasinya bagus," ujar Menristekdikti.
Pada periode sebelumnya fokus pendidikan vokasi pada mahasiswanya, yang mana dilakukan dua tahun belajar di Indonesia dan dua tahun belajar di luar negeri atau dual system. Kerja sama itu dilakukan dengan Taiwan. Ke depan, akan dilakukan kerja sama dengan Jerman dan Swiss.
Dual sistem melibatkan sektor industri dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang memadukan pembelajaran teori sebanyak 30 persen dan 70 persen berupa praktik di lingkungan kerja, sesuai kebutuhan industri. Sedangkan untuk dosen, kata Nasir, yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik akan dikirim ke luar negeri. Sementara yang kemampuan Bahasa Inggrisnya biasa saja akan mendapatkan pelatihan di dalam negeri.
"Kami akan mengundang para ahli pendidikan vokasi untuk datang dan membagikan ilmunya di sini," katanya, dilansir JPP.
Selain itu, kata Menristekdikti, juga dilakukan sertifikasi kemampuan para dosen. Sehingga dosen-dosen vokasi akan memiliki kemampuan yang terstandarisasi. Saat ini, kata Nasir, pandangan masyarakat terhadap pendidikan vokasi semakin membaik. Jika sebelumnya banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke perguruan tinggi, tapi sekarang memilih politeknik.
Menurut dia, hal tersebut merupakan hasil dari revitalisasi pendidikan vokasi yang fokus pada lembaga pendidikan vokasi yang telah ada berikut pembenahan kurikulum, fasilitas dan infrastruktur, berikut kualitas tenaga pendidik,
"Para lulusan pendidikan tinggi vokasi tidak saja memegang ijazah, namun memiliki pula sertifikat kompetensi. Jangan sampai para lulusan memiliki ijazah, tapi tidak kompeten. Dengan begitu, nantinya sebelum bekerja, mereka tidak lagi ditanya berasal dari perguruan tinggi mana, tapi cukup ditanya apa sertifikat kompetensi yang dimiliki," kata Nasir.
