Menristekdikti: Terapkan Sistem e-Voting di 18 Desa
unpi/infopublik • Kamis, 23 Mei 2019 12:30 Wib
Sumber Foto : tvo.org
UNPI-CIANJUR.AC.ID - Inovasi BPPT tentang e-Voting sudah diimplementasikan di beberapa kabupaten, menurut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir.
"Saat saya mendatangi di Kabupaten Pemalang, dimana dilakukan e-voting di 18 desa secara bersama-sama, tingkat kesalahannya nol persen," kata Nasir pada acara buka bersama Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK) bersama Menristekdikti di Puspiptek Serpong, Senin (20/5).
Tahapannya mulai dari verifikasi untuk memverifikasi apakah calon pemilih masuk dalam DPT yang telah ditetapkan oleh Dukcapil. Kedua, KTP yang digunakan apakah KTP asli atau tidak. Ini bisa dideteksi, jelas Nasir, dilansir Infopublik.
Ketiga, kalau KTP-nya tidak asli akan ditolak secara otomatis. Suruh ngecek ternyata tidak ada di DPT. "Kalau dicek seperti itu tidak ada, mereka akan komplain sebagai warga kok tidak bisa, Berarti KTP anda palsu," paparnya.
Kalau DPT-nya sudah resmi dan sah, baru tahap berikutnya e-voting. Setelah selesai pada jam yang telah ditentukan mereka bisa langsung menentukan berapa jumlah suara dan berapa DPT yang tidak melakukan pencoblosan. "Keunggulannya di situ," ucapnya.
Disebutkan, dalam hal ini, tingkat kesalahannya nol persen. "Jadi sangat akurat, hasil yang memuaskan ini bagaimana bisa dilakukan di tempat-tempat lain," ujarnya.
"Kemudian yang penting, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kita kan takut orang desa yang buta huruf tidak bisa. Ternyata bisa dilakukan. Apalagi warga kita semua bisa membaca, walaupun orang desa mungkin dia gaptek, tapi petunjuknya sederhana," terangnya.
Ia menceritakan, ada warga berusia 70 tahun yang melakukan pencobloson, saat ditanya. Apakah kesulitan dalam melakukan e-voting, tidak ada. "Kalau ini, kita terapkan pada sistem Pemilu yang ada sekarang akan menyelesaikan masalah yang jauh lebih baik. Mungkin karena sekarang secara nasional masih berat, kita bisa menggunakan model pilkada, pilgub, pilwakot atau pilbud," imbuhnya.
"Kita dalam hal ini peneliti, menyiapkan, tergantung user, yaitu pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Apakah akan menggunakan teknologi ini. Kemarin dia sampaikan akan menjadi bahan pertimbangan," katanya.
Terkait kendala jaringan internet, memang bisa menjadi masalah. Tetapi sekarang di Papua sudah masuk jaringan internet. Di sana Hp sudah bisa untuk WA, berarti teknologi ini bisa dilakukan. "Kita bisa juga pakai baterai solar cell," ungkapnya.
