Indonesia Pimpin Dewan Keamanan PBB Selama Mei 2019
unpi/jpp • Jumat, 03 Mei 2019 13:37 Wib
Sumber Foto : en.shafaqna.com
UNPI-CIANJUR.AC.ID - Pemerintah siap menjalankan tugas presidensi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sepanjang Mei 2019.
"Kita siap untuk menjadi presiden Dewan Keamanan PBB selama sebulan ke depan," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Febrian Ruddyard dalam press briefing di Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Dia menyebutkan bahwa Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, pada Rabu (1/5/2019) siang waktu setempat telah mengadakan konferensi pers dan rapat jamuan pagi (working breakfast) sebagai presiden baru DK PBB serta menjelaskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan Indonesia di DK PBB selama satu bulan ke depan.
Selama masa presidensi di DK PBB pada Mei 2019 ini, pemerintah Indonesia akan mengusung tema yang terkait dengan operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Adapun tema yang diangkat selama masa presidensi Indonesia adalah 'Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Pemeliharaan Perdamaian PBB' (Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping).
Menurut Febrian, presidensi Indonesia di DK PBB merupakan bentuk dari kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. "Indonesia di DK PBB terkenal sebagai peace builder (pembangun perdamaian). Kita tidak punya lawan atau musuh," ujarnya, dilansir JPP.
Beberapa tanggung jawab Indonesia sebagai presiden DK PBB, antara lain memimpin sidang, pertemuan, maupun konsultasi DK PBB; mewakili dan berbicara atas nama DK di hadapan negara lainnya PBB dan pihak ketiga; mengeluarkan pernyataan (presidential statement) dan catatan-catatan pemimpin (notes by president); serta memfasilitasi surat-menyurat komunikasi, laporan, dan pertukaran informasi atas nama DK.
Sebagai praktek umum, Indonesia dapat mengangkat isu tertentu yang menjadi tema presidensi ataupun dapat menjadi tema utama sidang terbuka DK PBB pada bulan ini.
"Untuk membuat programme of work DK PBB itu harus mendapat kesepakatan dari 15 negara anggota DK PPB. Maka kita harus melakukan diplomasi untuk menjembatani isu yang ada," ucap Febrian.
