UNPI-CIANJUR.AC.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hoaks karena dapat merugikan kehidupan berbangsa.
 
"Sekitar 30 persen kabar bohong itu bertema dan bermuatan politik. Ada upaya-upaya delegitimasi dan membangun distrust kepada pemerintah melalui hoaks," kata Menteri Kominfo Rudiantara dalam Seminar Nasional bertema 'Hoaks dan Implikasinya Terhadap Demokrasi dan Pembangunan Berkeadilan' di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Selasa (02/03/2019).
 
Jelang Pemilu Serentak 2019, jumlah berita yang terverifikasi hoaks meningkat tajam. Bandingkan saja, Agustus tahun lalu berita yang terbukti palsu jumlahnya hanya 25. Januari lalu naik tujuh kali lipat. Alih-alih menurun, pada Februari bahkan naik dua kali lipat dibanding Januari, menjadi 353. Angka tersebut merupakan data terbaru yang dikumpulkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 
Menurut Rudiantara, penyebaran berita bohong ini merugikan kehidupan berbangsa bahkan bisa memicu perpecahan. "Oleh karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi," ujar Rudiantara, dilansir laman resmi Kemkominfo.
 
Sementara itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan pada sambutannya, hoaks telah menghambat upaya pemerintah membangun dan menyejahterakan masyarakat. Hoaks bukan sekadar kabar yang bohong dan fitnah. Penyebarnya dengan sengaja membuat bingung masyarakat sehingga mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia.
 
Menurut Jaleswari, Pemerintah punya banyak sekali program yang baik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti program PKH, BPJS, kredit mekar, dan lainnya. Namun, sering program-program itu terhambat realisasinya karena masyarakat diracuni berita bohong untuk tidak percaya pada pemerintah. “Ini sangat merugikan masyarakat luas,” kata Jaleswari.