UNPI-CIANJUR.AC.ID - Pemerintah Indonesia akan mengkaji kembali cuti bersama sebelum dan setelah Lebaran yang tahun ini sempat diputuskan menjadi 10 hari.
Pada 18 April lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur bersama Menteri Agama Lukman Hakim, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memutuskan untuk menambah cuti bersama menjadi 11 hingga 20 Juni.
Akan tetapi, Senin (30/04) lalu, pemerintah mengatakan akan membahas kembali keputusan itu dengan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Namun belum ada keputusan akhir yang diumumkan.
Dilansir BBC Indonesia, Menteri PAN-RB, Asman Abnur, mengaku alasan pemerintah membuka peluang untuk mengevaluasi karena masukan dari pelaku usaha. "Ya kan banyak masukan-masukan, masukan-masukan itu harus ditanggapi. Ya dari kalangan industri, dari pengusaha segala macam, dari ekspor dan impor."
Meski demikian, Asman Abnur mengatakan belum ada keputusan dari pemerintah untuk mengevaluasi penambahan cuti Lebaran yang sudah diputuskan sebelumnya.
Ia menambahkan, "Belum-belum, belum ada keputusan. Saya nggak bisa mengatakan mungkin ya. Tapi yang jelas akan ada rapat koordinasi lagi. Secepatnya, belum ditetapkan tanggalnya."
Mengingat arus mudik biasanya amat padat di sekitar libur Lebaran, cuti panjang bersama diharapkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, bisa mengurangi tekanan pada angkutan umum maupun kemacetan di jalan raya.
Dia merujuk kemacetan luar biasa di pintu keluar tol Brebes atau yang dikenal dengan julukan 'Brexit' saat Lebaran tahun lalu.
Karena itu, Budi menegaskan tetap konsisten memilih untuk melanjutkan keputusan tambahan cuti bersama Lebaran 2018 walau mengaku akan menunggu hasil evaluasi pemerintah.
Dari sisi karyawan, sejumlah orang menyambut gembira cuti bersama Lebaran.
Akan tetapi, walau bagus buat pemudik dan pekerja, bisa buruk buat pebisnis.
Bagi Ade Sudrajat, ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, cuti bersama yang teramat panjang bakal membuat pebisnis tekstil harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar uang lembur.
"Cuti bersama Lebaran ini terlalu panjang. Resminya kan libur hanya dua hari. Kalau disebut cuti bersama ya berarti keputusan libur sehingga jika tetap bekerja di H+4, dihitungnya lembur. Padahal itu hari kerja biasa. Ini akan berbahaya untuk efisiensi ekonomi kita," papar Ade Sudrajat.
Alasan keberatan lainnya dikemukakan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio.
Menurutnya, kalender cuti di pasar keuangan sudah ditetapkan setahun sebelumnya, yang menjadi dasar bagi investor dalam melakukan rencana investasi, rencana keuangan, dan anggaran.
"Tapi kalau mendadak-mendadak begini, agak nggak lazim," sebut Tito mengacu keputusan cuti bersama dari 11 hingga 20 Juni yang dibuat pada 18 April lalu.
Tito juga mengeluhkan durasi cuti bersama yang, menurutnya, 'terlalu lama dan tidak tepat'.
"Mata uang kita sedang berfluktuasi cukup tajam, naik turun. Ada ketidakpastian di dunia. Tiba-tiba dua minggu bursanya tutup."
"Kalau tiba-tiba ada perbaikan atau ada perubahan, tidak ada action selama dua minggu. Saya banyak menerima complaint dari investor asing, terutama," papar Tito kepada BBC Indonesia.
Bagaimanapun, ada juga sektor ekonomi lain yang justru mendapat imbas positif dari cuti bersama, seperti dikemukakan pengamat ekonomi, Josua Pardede.
"Dengan adanya libur yang cukup panjang ini akan mendorong spending masyarakat yang mudik dan berwisata. Tren ekonomi kita sekarang kan berubah spending-nya menjadi jalan-jalan, leisure. Jadi kemungkinan bisa mendorong sektor pariwisata selama cuti Lebaran," papar Josua.
Di balik pro dan kontra dampak ekonominya, yang perlu dipikirkan ke depan, apakah keputusan itu adil bagi semua karyawan yang harus rela jatah cutinya dipotong tidak atas dasar kemauan mereka.
