UNPI-CIANJUR.AC.ID - Presiden Joko Widodo memberikan enam usulan sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Salah satunya terkait dengan hubungan diplomatik negara-negara anggota dengan pemerintahan Zionis.

 

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi OKI di Istanbul, Rabu (13/12), Jokowi meminta semua negara anggota OKI untuk mengambil langkah-langkah diplomatik untuk menentang keputusan kontroversial Amerika Serikat ini. "Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai resolusi OKI."

 

Israel diketahui mempunyai hubungan diplomatik penuh dengan dua tetangganya, Mesir dan Yordania, setelah menandatangani perjanjian damai pada 1979 dan 1994. Selain itu, Turki juga mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel meski belakangan merenggang di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan.

 

Hubungan negara-negara itu pun kembali memanas setelah Presiden Donald Trump menyatakan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

 

Di KTT OKI, Jokowi juga meminta semua negara yang mempunyai kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti keputusan AS dan memindahkannya ke Yerusalem.

 

Empat poin lain yang disampaikan Jokowi adalah OKI mesti menolak tegas keputusan unilateral AS, menjadi 'motor' menggerakan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, meningkatkan bantuan kemanusiaan dan kerja sama ekonomi, serta menggerakan dukungan bagi Palestina di forum internasional.

 

Jokowi, dikutip dalam keterangan resmi, mengatakan, "Pengakuan ini tidak dapat diterima. Sekali lagi, pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras."

 

Dalam forum tersebut, para pemimpin OKI mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.

Deklarasi Istanbul atau "Pembebasan Yerusalem" itu berbunyi sebagai berikut:

 

"Kami memastikan bahwa kami mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, dan kami menyerukan kepada seluruh dunia agar mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina yang terjajah."

 

Deklarasi itu juga menolak dan mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump "yang tidak sesuai hukum".

 

"(Keputusan Trump soal Yerusalem) tidak berlaku dan batal berdasarkan sejarah, hukum dan hati nurani."

 

"Kami meminta PBB, Uni Eropa dan masyarakat internasional untuk menjaga Resolusi PBB soal status Yerusalem."

Para pemimpin dunia muslim lewat deklarasi tersebut juga mendesak Trump untuk menarik kembali keputusannya.