UNPI-CIANJUR.AC.ID - Menteri Luar Negeri Boris Johnson membanggakan peran Inggris dalam mendukung terbentuknya Israel dengan mendukung pendirian rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina pada 1971 silam.
Dukungan Inggris tersebut tertuang dalam sebuah pernyataan publik pada satu abad silam, tepatnya November 1917, yang ditandatangani oleh menlu saat itu, Arthur Balfour, dan kini dikenal dengan Deklarasi Balfour.
Johnson dalam artikel yang ia tulis di Telegraph, sebagaimana dikutip AFP, Senin (30/10), "Saya bangga dengan Inggris yang ikut berperan dalam menciptakan negara Israel. Dokumen tersebut penting dan sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah negara besar."
Deklarasi Balfour disepakati saat perang Dunia I (1914-1918) berlangsung. Perjanjian itu merupakan bagian dari kerangka mandat pemerintah Inggris untuk Palestina yang baru direbut Kekaisaran Ottoman.
Mandat tersebut mewajibkan negara yang kalah dalam perang, Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman, memberikan seluruh kekuasaan wilayahnya kepada para pemenang, yakni Inggris dan sejumlah negara sekutu lainnya, seperti Perancis dan Italia.
Sejak mandat berlaku, Inggris mulai memfasilitasi perpindahan kaum Yahudi Eropa ke Palestina. Antara tahun 1922-1935, sebagaimana dilansir Al Jazeera, populasi Yahudi meningkat sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total populasi di Palestina.
Sejak itu, pendudukan Israel di wilayah itu pun terus meluas hingga hanya menyisakan Tepi Barat dan Jalur Gaza bagi warga Palestina.
Perjanjian kontroversial itu pun menjadi titik awal terbentuknya Israel hingga memicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah sejak 1967, terutama antara Tel Aviv dan Palestina dalam Perang Enam Hari.
Meski begitu, dalam deklarasi tersebut, Inggris menekankan untuk tidak "mengurangi hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina."
Selain Inggris, Amerika Serikat secara tidak langsung turut mendukung terbentuknya Israel. Dalam sebuah pertemuan Kabinet Perang di London pada September 1917, para menteri Inggris memutuskan, pandangan Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, "juga harus terakomodasi sebelum deklarasi dikeluarkan."
Pada 1919, Presiden Wilson membentuk sebuah komisi yang dikenal sebagai King-Crane untuk meninjau opini publik terkait sistem mandat hasil PD I di Suriah dan Palestina.
Survei tersebut menunjukkan mayoritas rakyat Palestina menentang keras deklarasi itu dan gerakan zionisme di negara mereka. Komisi itu pun menganjurkan sejumlah modifikasi dalam mandat tersebut.
Seorang tokoh politik nasionalis Palestina, Awni Abd al-Hadi, pun mengecam Perjanjian Balfour itu dalam memoarnya. Ia mengatakan, deklarasi tersebut dibuat oleh orang asing dan tidak pernah diakui oleh Palestina.
Pada 1920, Kongres Palestina Ketiga di Haifa juga mencela rencana Inggris mengukuhkan wilayah bagi orang Yahudi tersebut dan menganggap Deklarasi Balfour melanggar hukum internasional atas hak-hak penduduk asli di negara itu.
Pendudukan Israel yang terus meluas di Palestina selama puluhan tahun terakhir meningkatkan ketegangan antara warga kedua negara. Kekerasan hingga bentrokan pun tak jarang terjadi di perbatasan kedua wilayah.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sempat menjatuhkan sanksi atas Israel karena berkeras memperluas dan mempercepat pembangunan permukiman di wilayah tersebut.
Kini, Menlu Inggris, Boris Johnson, juga menekankan bahwa negaranya tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara atau two state solution dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
"Saya tidak ragu bahwa satu-satunya solusi tepat untuk konflik tersebut adalah visi mengenai dua negara untuk dua bangsa seperti yang pertama kali disepakati oleh Menlu Inggris Lord Peel pada 1937 lalu dalam laporan Komisi Kerajaan terkait Palestina," kata Johnson.
"Satu abad ke depan, Inggris akan memberikan dukungan apapun yang bisa kita lakukan untuk menutup konflik dan menyelesaikan urusan yang belum selesai dari deklarasi [Balfour] tersebut."
