UNPI-CIANJUR.AC.ID - Di Indonesia terdapat sekitar 90 juta orang perokok aktif. Dalam satu hari, uang yang mereka habiskan untuk beli rokok sejumlah Rp1 triliun, dengan anggapan mereka merokok 12,3 batang sehari dan harga rokok "hanya" Rp1.000 sebatang.

Kordinator Program Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia, OK Syahputra Harianda, menerangkan, "Itu hasil Riskesdas Kementerian Kesehatan pada 2013. Setiap tahun kemungkinan naik karena data perokok kecenderungannya naik. Bisa jadi belanja rokok di Indonesia naik."

Kementerian Kesehatan ada pada kepentingan berbeda tentang rokok ketimbang instansi lain, di antaranya Kementerian Keuangan atau Kementerian Perdagangan.

Untuk itu, penting sekali pajak rokok digunakan untuk pembiayaan kesehatan, katanya.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut instansi pemerintah pusat yang kemudian disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi berdasarkan jumlah penduduk dan selanjutnya ditransfer ke kabupaten/kota.

Ia menambahkan, "Penetapan pajak rokok dimaksudkan juga untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat."

Selain untuk meningkatkan PAD, tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok ilegal serta melindungi masyarakat atas dampak buruk yang ditimbulkan rokok, lanjut OK Syahputra Harianda.

"Itu mengapa sangat penting ada KTR yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap rokok orang lain."

Menurutnya, Aplikasi Pantau KTR sangat diperlukan karena bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar terlibat dalam melakukan pemantauan dan monitoring implementasi Perda KTR.

Ia menambahkan, "Peran masyarakat sagat diharapkan untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap Perda KTR dan laporan itu diharapkan menjadi evaluasi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawasi Perda KTR dan selanjutnya dapat mengambil tindakan, langkah antisipasi dan pemberian sanksi."