UNPI-CIANJUR.AC.ID - Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Penolakan dari sejumlah legislator, muncul pada agenda pelantikan Ketua DPR dalam sidang paripurna.

Setelah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membacakan agenda pelantian Ketua DPR di sidang paripurna, hujan interupsi muncul. Pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dianggap tidak dilibatkan dalam agenda tersebut dan dianggap telah diambil secara sepihak.

Tanpa mempertimbangkan legalitas partai Golkar yang saat ini masih dirundung dualisme kepemimpinan, Fahri selaku pemimpin sidang paripurna dianggap telah memaksakan agenda pelantikan Ade Komarudin.

Legislator Golkar Munas Ancol Melchias Marcus Mekeng di mimbar podium sidang paripurna DPR, Senin (11/1/2016), mengatakan, "Ada yang bilang Pak Fahri ini sekarang sudah menjadi seorang negarawan. Kalau mau jadi negarawan seharusnya bisa mendengar semua suara yang disampaikan, bukannya mengambil keputusa secara sepihak."

Lantaran alat suara yang ada di masing-masing tempat duduk anggota sidang mengalami persoalan teknis, Mekeng terpaksa angkat kaki dari kursinya dan mengambil podium untuk menyampaikan interupsi. Kerusakan sistem terjadi pada alat yang baru dibeli parlemen tersebut, karena banyaknya permintaan interupsi.

Penunjukan Ade Komarudin sebagaimana yang dikehendaki kepengurusan partai pimpinan Aburizal Bakrie dinilai sebagai bentuk keberpihakan pimpinan parlemen dalam pengambilan kebijakan. Keputusan agenda pelantikan Ketua DPR pengganti Setya Novanto dianggap telah melangkahi kebijakan partai politik yang saat ini masih dalam upaya pencarian solusi.

Pasalnya, pada saat yang bersamaan juga kubu Agung Laksono mencalonkan Agus Gumiwang untuk mengisi jabatan yang kini telah ditanggalkan oleh Setya Novanto, kata Mekeng.

Dengan nada suara meninggi, juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuding Fahri telah abai terhadap aspirasi partai politil yang sedang berkonflik dan malah cenderung memihak kebijakan tertentu.

Ruhut mengatakan, "Jangan membuat negara tercemar dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Biarkan Golkar menyelesaikan urusannya dulu. Kita jangan melangkahi urusan partai yang sedang mencari solusi."

Fahri pun memutuskan agar rapat paripurna tetap dibuka dan dilanjutkan pada agenda yang sudah ditentukan, karena banjirnya interupsi tampaknya tidak ingin dijadikan alasan gelaran paripurna semakin molor.