Reformasi Digital untuk Persiapkan Generasi Emas
unpi/berita satu • Jumat, 21 Agustus 2020 15:43 Wib
Sumber Foto : pixabay.com
UNPI-CIANJUR.AC.ID - Demi mencapai bonus demografi 2045, Indonesia harus berjuang mempersiapkan lahirnya generasi emas. Usaha ini memerlukan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan bangsa mengingat dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi tantangan yang berat, yaitu krisis pandemi Covid-19.
Karena itu, mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa depan bukan hanya tanggung jawab bidang pendidikan. Selain kurikulum berkelanjutan, perlu juga pembangunan infrastruktur digital guna mengekselerasi ketersediaan sumber daya manusia yang melek teknologi. Dengan demikian, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni. Salah satunya adalah proyeksi kebutuhan 9 juta digital talent pada 2035.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) adalah salah satu kementerian yang mendapatkan tugas mempersiapkan transformasi digital. Di masa pandemi, keberadaan Kemkominfo yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur komunikasi sangat menopang kondisi pendidikan yang terganggu karena pembatasan pembelajaran tatap muka.
“Pandemi menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi sehingga memberikan efek ketakutan dan ketidakpastian. Namun, di sektor komunikasi dan informasi, pandemi justru memberi dampak positif,” kata Menkominfo Johnny G Plate dalam acara Zooming With Primus di BeritaSatu TV, Kamis (13/8
Johnny menyebut, sektor informasi telekomunikasi justru mampu tumbuh 10,88% pada kuartal II 2020 dari kuartal I 2020 9%, di saat sektor-sektor lainnya terkontraksi pada masa pandemi.
Dikatakan, empat hal yang tengah dikerjakan guna mewujudkan transformasi digital adalah membangun infrasruktur, membenahi regulasi, mengatur spektrum frekuensi dan 5G, serta menjamin tersedianya 9 juta digital talent dengan skill menengah dan advance.
Pertama, pembagunan infrastruktur IT adalah keniscayaan. “Pembangunan bukan hanya pada jaringan pita lebar atau broadband, melainkan juga harus sampai pada midlemile dan lastmile,” kata Johnny.
Pada 2022 seluruh desa di Indonesia termasuk daerah terdepan, terpencil, tertinggal yang berjumlah 9.113, ditargetkan mendapat sambungan internet dan 4G. “Saya sedang mengorkestrasi bagaimana menyelesaikan penyebaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi agar sampai di desa-desa sehingga masyarakat bisa berselancar di ruang digital dalam rangka transformasi digital,” kata Johnny.
Kedua, Kemkominfo tengah membenahi payung hukum karena masih ada banyak bagian yang belum diatur. “Termasuk yang penting adalah payung hukum yang berhubungan dengan pelindungan data pribadi. Saat ini sedang berproses di DPR semoga cepat selesai. Selain itu kita juga memerlukan payung hukum di industri penyiaran yang harus beralih dari analog ke sistem digital, baik digitalisasi broadcast maupun narrowcast,” katanya.
Ketiga, mengatur dengan benar ketersediaan spektrum frekuensi. Kemkominfo kini dengan farming dan refarming untuk memenuhi kebutuhan frekuensi yang pada 2024 menjadi tiga kali lipat dibanding kebutuhan saat ini.
Refarming adalah istilah yang digunakan untuk proses yang mengatur jalur permintaan ulang yang telah dialokasikan secara historis untuk layanan seluler menggunakan teknologi GSM untuk teknologi seluler generasi baru, termasuk generasi ketiga dan generasi keempat yang menggunakan teknologi LTE. Pengaturan juga dilakukan untuk penyebaran 5G. “Di sini nanti smell the money-nya. Jutaan dolar akan dihabiskan untuk mendukung sektor ini,” katanya.
Keempat, tersedianya digital talent atau talenta digital yang emas. Pada 15 tahun ke depan Indonesia membutuhkan 9 juta digital talent. Jangan sampai kebutuhan itu nanti diisi oleh tenaga asing.
Johnny mencontohkan Silicon Valley di Amerika banyak diisi migran Asia, terutama India. Demikian juga di Indonesia, bila kita tidak mampu memenuhi maka kebutuhan itu akan diisi oleh tenaga asing.
Kominfo mengambil upaya memberikan stimulus dengan membuat pelatihan-pelatihan. Pemerintah mempersiapkan mentor atau master digital. Suhu digital ini berasal dari para dosen perguruan tinggi parakepala dinas dalam rangka smart city di seluruh indonesia, para pendiri startup Indonesia, untuk didik dan dilatih diluar negeri. Kominfo bekerja sama dengan Xinhua University, dan sjumlah universitas di Koraea dan Singapura.
Guna mencapai 9 juta talenta digital atau digital talent pada tahun 2035, Johnny mengatakan, selain butuh dukungan dari Kementerian Pendidikan, pihaknya juga membutuhkan dorongan dari seluruh komponen bangsa untuk merealisasikannya. Apalagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) jadi salah satu penyokong strategi ekosistem ekonomi digital, dalam menghadapi kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0.
“Kominfo kami sudah merancang roadmap untuk menyelesaikan infrastruktur dan regulasinya dan spektrum sumber dayanya saat ini agar stimulus yang diberikan Kominfo ditindaklanjuti secara komprehensif oleh sektor lainnya untuk mencapai talenta digital oleh generasi emas Indonesia dalam 15 tahun ke depan,” ujarnya.
Masa Pandemi
Jumeri pada kesempatan itu mengatakan, dalam menjawab tantangan generasi emas, Kemdikbud membuat kebijakan pendidikan di masa pandemi dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.
Pertama, menempuh kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dapat diakses melalui daring maupun luar jaringan (luring). PJJ diakui masih menghadapi berbagai problem. Persoalan paling mendasar yang terlihat adalah, kesenjangan infrastruktur serta akses internet.
Secara nasional jumlah sekolah yang melakukan daring baru 25%. Demi menyeimbangkan kesenjangan yang terjadi, dikeluarkan Permendikbud No 19/2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No 8/2020 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Dana BOS bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat Covid-19.
Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memperbolehkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di daerah zona hijau dan kuning secara bertahap. Hal ini untuk menghindari kesenjangan sebab bila PJJ dipertahankan jangka panjang maka anak-anak yang memiliki perangkat dan akses akan lebih unggul. Kenyataannya infrastruktur komunikasi kita belum bisa menjangkau seluruh wilayah.
Banyak daerah remote area tidak bisa mengakses daring. “Jika ditanya efektivitas dari PJJ, kami mengatakan bagaimana pun PJJ adalah sekoci. Sistem darurat yang kita lakukan karena situasi yang tidak memungkinkan. Karena kita tahu, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru dalam tatap muka itu,” tuturnya.
Pihaknya menyelesaikan pembangunan infrastruktur sampai 2022. Namun demikian diakui para siswa, dosen, guru, mahasiswa tidak hanya butuh dukungan infrastruktur melainkan juga butuh dukungan di level hilirnya yakni biaya untuk sambungan data internet maupun gawai atau perangkat telekomunikasi.
“Untuk itu, kami dari awal alokasikan dana subsidi paket data Rp 1,9 triliun per bulan yang dikelola oleh operator termasuk lembaga pendidikannya. Tapi, ternyata tidak cukup karena ada 44 juta siswa, 8,2 juta mahasiswa, 200.000 dosen, dan jutaan guru, jadi setidaknya untuk empat bulan ke depan, September hingga Desember akan kami berikan subsidi pulsa,” kata Johnny.
Oleh karena itu, ia berharap penyesuaian daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) bisa segera selesai agar subsidi bisa disalurkan. Saat ini, pemerintah tengah menghitung besaran subsidi yang akan diberikan kepada siswa, mahasiswa, para guru dan dosen. Kominfo pun memberikan dukungan kepada Kemendikbud untuk merealisasikan insentif data untuk lingkungan pendidikan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tersebut.
