Masyarakat di Ibu Kota Negara Baru harus Melek Teknologi
unpi/antaranews • Rabu, 12 Februari 2020 12:30 Wib
Sumber Foto : tempo.co
UNPI-CIANJUR.AC.ID - Masyarakat di ibu kota negara baru harus dididik untuk melek teknologi digital karena pengembangan ibu kota ini akan menggunakan konsep smart city, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Galuh Syahbana Indrapahasta.
"Salah satu isu sosial yang umum terkait smart city khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia adalah digital literacy (literasi digital) dan digital inclusion (inklusi digital)," kata Galuh peneliti dari Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi LIPI, dilansir Antaranews.
Menurut Galuh, inti dari smart city adalah bagaimana injeksi teknologi digital yang mencakup smart technologies and solutions dalam pembangunan perkotaan.
Oleh karena itu, Galuh mengatakan perlu adanya upaya pemerintah memfasilitasi agar masyarakat lokal dapat lebih melek teknologi digital dan juga merasakan manfaat positif dari kehadiran smart city di ibu kota negara yang baru.
Namun, Galuh mengatakan yang memang belum jelas dari smart city di ibu kota negara yang baru itu adalah prioritas di sektor atau bidang mana.
"Karena smart city tidak hanya seputar e-gov, tetapi pelayanan publik secara umum, bahkan integrasi dengan beragam sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi seperti energi dan usaha kecil menengah," tutur Galuh.
Untuk membuat masyarakat melek teknologi, maka dapat dilakukan pelatihan, proses pembelajaran secara formal di sekolah dan semi formal di tingkat desa.
Sebelumnya, pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun dengan desain dan konsep sebagai smart city dan forest city (kota cerdas dan sekaligus perlindungan lingkungan).
Ibu kota negara yang baru akan dibangun di kawasan hutan produksi yang sebelumnya adalah hutan tanaman industri Itchi Hutani Manunggal.
Terkait dengan konsep pembangunan ibu kota negara yang menggabungkan konsep smart city dan forest city tersebut, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, kementeriannya masih mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut.
