Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Bisa Tiru Brasil dan Pakistan
unpi/cnnindonesia • Senin, 11 Januari 00:00 Wib
Sumber Foto : istockphoto.com
UNPI-CIANJUR.AC.ID - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan Indonesia dapat mencontoh Brasil dan Pakistan dalam proses pemindahan ibu kota baru.
"Ternyata, ada dua negara yang di tahun 60-an memindahkan ibu kotanya dan membutuhkan waktu tidak lebih dari lima tahun untuk membuat kota yang dibangun dari nol dan sudah beroperasi sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota negara," ujar Bambang seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/10).
Ia mengungkapkan pemindahan ibu kota Brasil dilatarbelakangi oleh ketimpangan masyarakat yang tinggal di daerah pantai dengan masyarakat di daerah Sungai Amazon.
Akhirnya, di bawah kepemimpinan Presiden Juscelino Kubitschek, pemerintah Brasil mulai memindahkan ibu kotanya dari Rio De Janeiro ke Brasilia pada 1956.
"Akhirnya pada 1960 Presiden Brasil saat itu berhasil mendeklarasikan ibu kota negara baru, hanya dalam waktu lima tahun," tuturnya, dilansir CNNIndonesia.
Di Pakistan, pemindahan ibu kota dari Karachi ke Islamabad berhasil dilakukan pada 1963 dan hanya memakan waktu empat tahun.
Kala itu, pemerintahan Presiden Ayub Khan menilai beban Karachi sudah besar karena dipadati oleh penduduk seperti Indonesia. Selain itu, pemindahan ibu kota juga membantu pemerintah Pakistan mengawasi daerah perbatasan.
"Pakistan punya perbatasan dengan Afganistan dan di situ ada daerah pergunungan yang Pakistan juga sulit memonitornya," ungkapnya.
Berkaca dari kedua negara, ia optimistis Indonesia bisa memindahkan ibu kota dalam periode waktu yang sama atau, bahkan, lebih cepat.
Terlebih, saat ini, teknologi sudah lebih maju, kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur juga lebih baik.
"Jadi, harus ada 'deadline' yang ketat dan contoh yang jelas supaya semua orang termotivasi untuk bisa melakukan tepat waktu," pungkasnya.
Sebagai informasi, rencananya, wilayah ibu kota baru akan berada di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Pemerintah menargetkan pusat pemerintah baru mulai beroperasi pada awal 2024.
