UNPI-CIANJUR.AC.ID - Korupsi menjadi salah satu faktor penghambat daya saing bangsa. Menurut Index Persepsi Korupsi 2017, Indonesia menempati urutan ke 96 dari 180 negara, ungkap Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.
Nasir, pada acara Festival Akademia Antikorupsi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jumat (21/9) mengatakan, "Faktor ini pada akhirnya menghambat banyak aspek yang seharusnya bisa menjadi penentu meningkatnya daya saing bangsa seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, inovasi, maupun aspek lain."
Terkait hal tersebut, Nasir mengungkapkan pentingnya komitmen dari semua pihak termasuk perguruan tinggi dalam mencegah praktik praktik korupsi. "Kita harus ikut menjaga Indonesia bebas dari korupsi. Saya mengajak semua komponen, kita harus dorong agar kinerja semakin baik tanpa harus korupsi," paparnya, dilansir Infopublik.
Kuncinya, menurut Nasir, perguruan tinggi harus betul-betul menerapkan prinsip Good University Governance yang meliputi empat hal yaitu transparancy, fairness, accountability, dan responsibility. Jika keempatnya sudah dipenuhi, Nasir yakin perguruan tinggi akan terhindar dari korupsi.
Pada acara yang diselenggarakan oleh Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) tersebut, Nasir juga mengungkapkan perlunya pemahaman bagaimana korupsi bisa terjadi di perguruan tinggi mulai dari perencanaan hingga eksekusi penggunaan anggarannya.
Nasir pun mengimbau agar para guru besar dapat mulai melihat dan mengevaluasi tata kelola di perguruan tingginya masing-masing. "Bisa dilihat mulai dari bagaimana menetapkan Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) di kampusnya. Kemudian pentingnya peran reviewer untuk me-review RKAT tersebut. Reviewer harus mampu memilah mana kegiatan yang memberi nilai tambah (value added) mana yang non value added," jelasnya.
Ia menambahkan, pentingnya memberikan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pembentuk dan pengawal bibit-bibit pemimpin masa depan Indonesia yang antikorupsi dan berintegritas.
